Pemprov Banten, Program Berobat Gratis Cukup Bawa KTP

oleh

SERANG, Gubernur Banten, Wahidin Halim memastikan, program berobat gratis menggunakan KTP akan dibuat sesederhana mungkin. Salah satunya pasien tak perlu menggunakan rujukan untuk berobat di rumah sakit. “Enggak. Pake KTP saja cukup,” tuturnya, belum lama ini.

Ia mengatakan, masyarakat tinggal datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemprov Banten, kemudian menunjukkan KTP untuk bisa dilayani. “Langsung datang saja, sekarang lagi disusun kerja sama dengan rumah sakit. Orang sakit mau pakai rujukan bagaimana, kalau hari minggu lo mau ke mana coba, dokter enggak ada. Nunggu Senin kan. Terkapar dia,” ucap pria yang akrab disapa WH tersebut.

Ia menuturkan, saat ini pihaknya masih mematangkan mekanisme program berobat gratis yang akan diberlakukan pada 2018 tersebut. “Mekanismenya dibuat sesederhana mungkin. Nanti dengan direktur-direktur rumah sakit kami buat kesepakatan,” ujarnya.

Ia menginginkan pola yang akan digunakan dalam pelaksanaan program berobat gratis tersebut di luar BPJS. Ia tak khawatir jika programnya berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“Enggak benturan. BPJS punya program sendiri. Lagipula masih banyak persoalan juga (di BPJS). Menurut saya yang praktis saja,” katanya.

Lalu, bagaimana jika pasien membeludak berobat ke rumah sakit. Menurut dia, hal tersebut tak jadi soal. Namun, menurut dia, hal tersebut kemungkinan kecil terjadi, karena tidak ada orang yang ingin sakit. “Ya enggak apa-apa (membeludak). Tapi, pake logika terbalik dong. Kalau kami undang dikasih honor pasti pada datang, nah ini kalau sakit dia pasti enggak mau,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, ada dua mekanisme berobat gratis yang sedang dibahas, yakni Program Kartu Sehat DKI Jakarta dan pola kerja sama dengan seluruh rumah sakit di Banten. “Pertama, kami bisa ikut kayak DKI dengan kartu sehat. Mereka datang ke RS dilayani atau pemda yang bayar. Kedua kayak pola saya di Tangerang, kerja sama dengan seluruh rumah sakit di Banten. Ada warga berobat silakan ke rumah sakit, ada klaim nanti kami yang bayar. Sama saja sebenarnya,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, anggaran yang dialokasikan untuk mengcover sekitar 2 juta penduduk Banten tersebut sebesar Rp 300 miliar. “Memang ini kan respons kami terhadap (masyarakat) yang belum digarap BPJS. BPJS kan kadang-kadang ada masalah. Apalagi sekarang rugi mulu kan. Saya minta data ke BPJS, karena ada 2 juta lebih yang belum BPJS,” ujarnya.

Ke depan, kata dia, pihaknya akan bekerja sama dengan rumah sakit di luar Banten. “Kalau dulu saya di kota (Tangerang) bisa di manapun. Tapi, ini kan baru awal, ya Banten saja dulu, nanti ke depan bisa ke arah situ. Jadi, kalau ada yang sakit buru-buru pulang (ke Banten),” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, Sigit Wardojo mengatakan, pergub tentang program berobat gratis tersebut ditarget rampung pada 2018. “Saat ini, masih terus dimatangkan. Insya Allah 2018 sudah rampung,” tuturnya saat menerima kunjungan Komisi V DPRD Banten, pekan lalu. (Red)