Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya: Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka
ANTERO NEWS - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Isa diduga menyetujui skema JS Saving Plan pada tahun 2009, meskipun saat itu Jiwasraya berada dalam kondisi insolvensi (bangkrut). Keputusan ini diambil ketika Isa menjabat di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Peran Tersangka dalam Skema Saving Plan
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa skema JS Saving Plan diinisiasi oleh direksi Jiwasraya saat itu, yaitu Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan, yang kini telah menjadi terpidana. Skema ini dirancang untuk menutupi kerugian perusahaan dengan menawarkan produk asuransi berunsur investasi dengan bunga tinggi, yakni 9% hingga 13%, di atas rata-rata suku bunga Bank Indonesia yang saat itu berada di kisaran 7,50% hingga 8,75%.
"Untuk menutupi kerugian PT AJS, terpidana Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan membuat produk JS Saving Plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi, atas pengetahuan dan persetujuan dari tersangka IR," ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).Isa Rachmatarwata bersama Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan kemudian membahas strategi pemasaran produk tersebut. Isa menerbitkan surat resmi yang memungkinkan Jiwasraya memasarkan JS Saving Plan melalui perjanjian kerja sama dengan PT ANZ Panin Bank.
"Padahal tersangka IR mengetahui kondisi PT AJS saat itu dalam keadaan insolvensi," tambah Abdul Qohar.Kerugian Akibat Skema JS Saving Plan
Skema ini mulai berjalan pada tahun 2014 hingga 2017, dengan total perolehan premi dan produk JS Saving Plan mencapai Rp 47,8 triliun, berdasarkan data general ledger premi yang diterima Jiwasraya.
Dana yang terkumpul dari skema ini kemudian dikelola oleh Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan, yang menempatkannya dalam bentuk investasi saham dan reksadana. Namun, investasi ini dilakukan tanpa mematuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko investasi.
"Dalam pelaksanaannya, investasi yang dilakukan tidak didasari prinsip GCG dan manajemen risiko investasi. Diketahui terdapat transaksi yang tidak wajar terhadap beberapa saham," ungkap Abdul Qohar.Saham yang terlibat dalam transaksi ini antara lain:
IIKP
SMRU
TRAM
LCGP
MYRX
SMBR
BJBR
PPRO
Investasi ini dilakukan secara langsung maupun melalui manajer investasi yang mengelola reksadana. Akibatnya, nilai portofolio aset investasi saham dan reksadana mengalami penurunan drastis, sehingga Jiwasraya mengalami kerugian besar.
Tanggapan Kementerian Keuangan
Menanggapi status Isa Rachmatarwata sebagai tersangka, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung.
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman kasus untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam skema ini.