Pemprov Banten Lakukan Efisiensi Anggaran dan Rasionalisasi Kegiatan
SERANG, ANTERO NEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana melakukan revisi terhadap kegiatan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Revisi ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan upaya efisiensi anggaran di seluruh instansi pemerintah.
Rencana Pengadaan Tidak Seluruhnya Direalisasikan
Menurut Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, tidak semua kegiatan yang tercantum dalam RUP akan direalisasikan.
"Yang ditayangkan di RUP dan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum tentu akan dilaksanakan," jelasnya dalam percakapan via aplikasi pesan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Rina Dewiyanti menambahkan bahwa saat ini Pemprov Banten sedang melakukan efisiensi anggaran dan rasionalisasi sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa revisi yang dilakukan tidak melibatkan intervensi dalam hal prioritas kegiatan yang ada.
Perintah Gubernur untuk Rasionalisasi Kegiatan
Komunikasi dengan Gubernur Banten terpilih juga telah dilakukan, di mana Gubernur memerintahkan agar kegiatan dan anggaran direalisasikan dengan lebih rasional.
"Pak Gubernur Banten terpilih sudah memerintahkan untuk dirasionalisasikan sesuai instruksi Presiden," ujar Rina Dewiyanti.
Efisiensi Anggaran dan Pengadaan Fasilitas Kepala Daerah
Beberapa fasilitas seperti kendaraan dinas Kepala Daerah yang telah dianggarkan pada Perubahan APBD sebelumnya tidak akan terkena dampak revisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Banten Nomor 5 Tahun 2024, yang mengatur anggaran untuk fasilitas Kepala Daerah.
Namun, untuk pengadaan perlengkapan lainnya, seperti pakaian dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetap dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Rina Dewiyanti menekankan bahwa pengadaan ini akan dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan standar harga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melalui proses yang transparan dan kompetitif untuk memastikan harga yang wajar.
Pengadaan Pakaian Dinas: Sesuai Kebutuhan dan Anggaran
“Anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercantum dalam DPA SKPD merupakan batas anggaran tertinggi. Sementara volume dan harga satuannya akan disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Rina Dewiyanti menutup penjelasan.
Pemprov Banten tengah melakukan revisi besar terhadap kegiatan yang ada dalam RUP untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden.
Hal ini mencakup rasionalisasi pengadaan fasilitas dan perlengkapan, termasuk pengadaan pakaian dinas, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap standar harga dan transparansi dalam proses pengadaan.(Nur)